Hambalang perkuat SDM imbangi pembangunan fisik

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan kemudahan anggaran untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di pedesaan. Keberhasilan pembangunan itu tak lepas dari kualitas SDM yang dimiliki desa. Karena itu perlu perimbangan pembangunan antara fisik dan material dengan mental dan spiritual.

HAMBALANG (Persbiro): Demikian terungkap dalam "Musyawarah Desa" (musdes) yang membahas perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2016 di sini kemarin, 16/09/2015.

"Kita jangan melihat pembangunan itu dari sisi pekerjaan fisik semata. Mental dan spiritual juga termasuk dalam aspek pembangunan desa yang kita musyawarahkan hari ini," kata Kepala Desa Hambalang, Encep Dani saat membuka musdes.

Selain aparat desa, Musdes juga melibatkan sejumlah lembaga kunci kemasyarakatan desa seperti PKK, LPM, satgas siaga, Karang Taruna, MUI, pengelola BUMdes, tokoh masyarakat, dan para ketua RW dari 8 RW yang ada di Hambalang saat ini.

Dalam kesempatan itu, Encep Dani juga menekankan perlunya partisipasi warga untuk update data SISMIOP (Sistem Informasi & Manajeman Objek Pajak) yang menitikberatkan pada pemetaan zona nilai tanah dan Pajak Bumi & Bangunan (PBB).

"Pengukuran bisa kita telusuri dari SPPT induk atau girik  Apakah satu bidang tanah sudah terbagi semua terutama kepada para ahli waris. Tanah yang terjual ke pihak luar dan yang dibeli korporasi. Karena itu, tanah tersebut perlu diukur kembali agar kita bisa membuat pemetaan yang lebih akurat di SISMIOP," tutur Encep.

Terkait dengan kamarau panjang saat ini, Encep mengingatkan  perlu tidaknya dibuat sumur bor atau sumber air bersih lainnya, dan jangan semata bergantung pada kiriman air bersih semata.

"Musim kemarau ini saya harapkan warga Hambalang "ulah cicing wae" (jangan hanya berdiam diri saja, red). Air kiriman itu sifatnya hanya sementara. Jika perlu kita bikin sumur bor di sejumlah titik. Pengeboran air bersih ini harus tepat guna, agar anggaran yang ada tidak sia-sia," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Desa Hambalang, Didi Suhendi, memaparkan seluk beluk Alokasi Dana Desa (ADD), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD Desa) selama satu tahun, sumber anggaran dan cara pencairannya.

"Pada prinsipnya sekarang Desa diberi kewenangan lebih oleh Pusat untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran anggarannya sendiri.   Nantinya SPJ (Surat Perintah Jalan)  boleh diteken semua Kasi dan Kaur. Bendahara hanya menangani uang masuk dan keluar saja. Pembuatan surat-surat keterangan tak boleh lagi dipungut biaya," papar Didi. 

Dalam musdes juga terungkap bahwa tingkat anak putus sekolah cukup tinggi. Karena itu, musdes melihat kehadiran SMK di Hambalang sejak Agustus lalu merupakan langkah positif dalam upaya peningkatan kualitas SDM setempat dan berharap ijin operasional sekolah tersebut cepat keluar, meskipun pengurusannya sekarang dipindah ke Provinsi dari sebelumnya cukup di tingkat Kabupaten.

Hasan Rasudi, Ketua RW 07 yang juga Kepala SMK Almurqonyah berharap dengan kehadiran SMK tersebut tingkat putus sekolah anak-anak di Hambalang bisa ditekan.

"Makanya kami berharap ijin operasional cepat keluar sehingga BOS bisa kita urus. Dengan begitu SMK dengan mengandalkan BOS sajapun sudah bisa survive. Jadi kita tak perlu menerapkan SPP tinggi seperti SMK lain pada umumnya. Karena, tingkat kemiskinan di Hambalang sangat tinggi," tutur Hasan.

Menurut Didi, tingkat kemiskinan merupakan salah satu faktor utama besar kecilnya desa menerima Dana Desa. 

"Kalau mau dapat Dana Desa yang lebih besar lagi, yuk rame-rame aja kita mengklaim keluarga miskin dan tak mampu," seloroh Didi yang langsung disambut ketawa hadirin.

Dalam musdes juga terungkap adanya kekhawatiran dari pihak MUI akan kemerosotan akidah di kalangan anak-anak muda. Hambalang yang selama ini terkenal sebagai desa yang relijius dan taat agama, mulai dirasuki anasir-anasir kemungkaran dari pihak luar. 

"Karena itu, pembangunan itu jangan hanya yang bersifat fisik. Ada juga yang non-fisik. Contoh, penerapan jam belajar di rumah. Tujuan utama pembangunan itu adalah memanusiawikan manusianya. Itu yang penting," papar Didi, Sekdes Hambalang.

Dari pihak Karang Taruna diusulkan agar lapangan bola yang ada dipercantik dengan adanya mess pemain, sehingga bisa disewakan ke klub-klub besar yang ada, paling tidak di Jawa Barat, sembari memperkenalkan bibit-bibit baru dari Hambalang kepada mereka.

Pada saat musdes berlangsung, sejumlah pekerja terlihat tengah mengerjakan pekerjaan pengelasan gawang sepakbola dari pipa baja (lihat gambar).

Musdes juga menekankan perlunya belajar memahami kewenangan yang ada sebagai konsekuensi dari amanat dan semangat UU No 6/2014 tersebut. (ac)

Kepala Desa Hambalang, Encep Dani (baju putih) membuka musyawarah desa (musdes) untuk tahun anggaran 2016

Sekretaris Desa Hambalang, Didi Suhendi (pegang mikrofon) sedang menyampaikan seluk beluk Dana Desa  dan tata kelola anggaran desa  (RKPdes).

Peserta musdes dari satu RW sedang menyampaika usulan untuk tahun anggaran 2016

Pada saat musdes berlangsung, sejumlah pekerja terlihat sedang menyiapan gawang untuk lapangan sepakbola dari tahun anggaran 2015.